• Kegiatan

Sosialisasi dan Launching Sistem Informasi Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (SIMFONI KALTIM).

Dalam rangka Optimalisasi Penyampaian Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Sosialisasi dan Launching Sistem Informasi Dokumen Evaluasi APBD Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (SIMFONI KALTIM).
Sosialisasi sekaligus Launching SIMFONI-KALTIM dibuka oleh Kepala BPKAD Prov.Kaltim Ahmad Muzakkir, ST., M.Si didampingi Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kaltim Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si, Kepala Subid Anggaran 1 Wahyu Purnama, S.Kom dan Kepala Subid Anggaran 2 Mirwan, S.Kom, di Magnolia Lantai 6 Hotel Astara Balikpapan, Jumat 19 juli 2024.
Ahmad Muzakkir, ST., M.Si menegaskan saat ini metode penyampaian dokumen evaluasi yang ada berubah menjadi digital dan mulai menggeser keberadaan metode penyampaian konvensional. “Ini langkah awal kita mendorong akuntabilitas, transparansi dan efisiensi penyampaian dokumen evaluasi,” ungkapnya.
Menurut Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kaltim Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si, terkait pemberlakuan SIMFONI-KALTIM tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, mengacu pada beberapa regulasi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dimana memerlukan akselerasi dalam percepatan implementasinya.
Kepala Subid Anggaran 1 Wahyu Purnama, S.Kom, secara teknis menyampaikan latar belakang, tujuan dan manfaat SIMFONI-KALTIM serta tahapan dan proses penyampaian dokumen evaluasi melalui SIMFONI-KALTIM atau simfoni.kaltimprov.go.id.
Selain Launching juga dilaksanakan sosialisai terhadap Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.239/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Dan Alur Penyampaian Dokumen Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota Tentang APBD/Perubahan APBD Dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota Tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD serta Surat Edaran Gubernur Kaltim hal Evaluasi Raperda dan Raperkada tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan APBD tahun 2025.