• Berita Utama

Serahkan 5.083 Sertifikat Tanah, Jokowi : Silahkan Buat Agunan, Bukan Beli Mobil

SAMARINDA – Selain meresmikan Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda dan Bandara Maratua di Kabupaten Berau, saat kunjungan ke Samarinda, Kamis (25/10/2018), Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyerahkan 5.083 sertifikat tanah untuk warga Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara). Secara keseluruhan sertifikat diberikan untuk 26.000 penerima sertifikat, meski yang berkesempatan hadir dalam penyerahan simbolis kemarin sebanyak 5.083 sertifikat. Target keseluruhan tahun ini untuk Kaltim dan Kaltara adalah 100.000 sertifikat. “Saya ingin yang sudah pegang sertifikat, diangkat tinggi-tinggi sertifikatnya. Jangan diturunkan dulu, mau saya hitung,” canda Jokowi mengawali sambutannya, warga pun riuh. Jokowi benar-benar menghitung, tapi setelah angka 20, Jokowi menutupnya dengan menyebut angka 5.083. “Berarti sudah bener ya. Ada 5.083 sertifikat,” celetuk Jokowi, lagi-lagi disambut aplaus warga yang sudah menunggu sejak pagi. Jokowi lalu menjelaskan mengapa dirinya sangat getol mengurusi sertifikat tanah setiap kali melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Menurutnya, permasalahan dan keluhan di semua daerah sama saja, yaitu konflik tanah atau sengketa lahan. Sengketa lahan bisa terjadi dengan tetangga, perusahaan, BUMN, bahkan dengan pemerintah. Penyebabnya kata Jokowi, karena dari 126 juta sertifikat bidang yang harus diberikan kepada masyarakat, baru sekitar 46 juta sertifikat yang diberikan kepada masyarakat sampai tahun 2015 lalu. “Itu artinya, selama 70 tahun kita merdeka itu, baru 46 juta sertifikat yang diberikan. Masih kurang 80 juta sertifikat lagi yang harus diberikan kepada masyarakat,” ketus Jokowi. Karena itu, tahun lalu Jokowi menargetkan 5 juta sertifikat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan tercapai. Tahun ini target 7 juta sertifikat sudah hampir pasti bisa dicapai, sebab capaian hingga Oktober ini sudah mencapai 6 juta sertifikat. “Tahun depan saya targetkan 9 juta. Caranya bagaimana? Saya serahkan ke Pak Menteri (Sofyan Jalil,red). Enak toh? Kalau tidak jadi, awas,” sebut Jokowi, kali ini disambut tawa hadirin. Jokowi meyakini target tahun depan pun bisa dicapai. “Kalau kita punya kemauan, pasti bisa kita capai,” tegasnya. Jokowi meyakinkan, dengan kepemilikan sertifikat tanah ini, maka konflik atau sengketa lahan pelan namun pasti akan bisa dikurangi dan bahkan bisa dihilangkan. Setelah sertifikat diserahkan, mantan Walikota Solo ini mengingatkan warga agar menjaga baik-baik sertifikat mereka ditempat yang aman, dilaminating dan difoto copy. “Kalau sertifikat mau disekolahkan buat jaminan, buat agunan ga papa. Tapi sebelum jadi agunan, tolong diitung bener-bener. Bisa ngangsur gak, tiap bulan? Kalau tidak, jangan pinjam. Saya titip ini. setuju ndak?” tanya Jokowi lagi. Dia pun memberi saran, jika sertifikat diagunkan dan bisa mendapatkan pinjaman dari bank, maka sebaiknya seluruh uang pinjaman itu digunakan untuk modal usaha, bukan untuk modal bergaya. “Dapat pinjaman Rp300 juta. Yang separo dipake buat beli mobil, biar gagah muter-muter kampung. Gagahnya hanya enam bulan. Setelah itu tidak bisa mencicil, sertifikatnya diambil bank, mobilnya hilang ditarik dealer. Makanya, gunakan semua pinjaman itu untuk modal kerja. Ada untung terus disimpen, baru nanti silahkan beli mobil,” pesan Jokowi. Penyerahan sertifikat secara simbolis kemarin diberikan kepada 13 perwakilan penerima. Saat penyerahan, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Kaltim Isran Noor. Hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil dan Walikota Samarinda Syaharie Jaang. Penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat digelar di halaman parkir Gor Sempaja Samarinda. Sebelumnya, Menteri Sofyan Jalil menjanjikan untuk tahun depan, khusus untuk Kaltim dan Kaltara, dijanjikan kenaikan target menjadi 200 ribu sertifikat. Namun untuk membantu target tersebut, Menteri Sofyan Jalil meminta masyarakat pemilik lahan memasang patok-patok lahan mereka dengan baik, sehingga membantu kerja-kerja petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN). (sul/humasprov kaltim)