• Berita Utama

Reformasi Birokrasi Jangan Tertinggal dengan Privat Sector

JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, HM Sabani menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga saat ini belum sepenuhnya menjalankan good governance (pemerintahan yang baik). Salah satu penyebabnya menurut Sabani, karena kurang dipahaminya apa itu good governance. Bahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) provinsi pun tidak paham akan konsep penyelenggaraan pemerintah ini. Untuk itulah diperlukan peningkatkan kapasitas ASN dan BUMD. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Padahal tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju birokrasi pemerintah yang profesional dan berintegritas tinggi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara. Ungkapan ini disampaikan oleh Sabani pada Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi yang berlangsung selama dua hari (9 – 10 Maret 2020) di meeting room Hotel Ibis Jakarta. Kegiatan bertema Sosialisasi dan Bimtek Penguatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kaltim menghadirkan narasumber dari Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Narasumber pusat ini mengetengahkan materi Bimtek Penyusunan Rencana Aksi dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah. “Dengan bimtek ini semoga apa yang dinamakan Reformasi Birokrasi sudah tidak tersendat lagi. Ada kejelasan apa yang akan dilakukan terhadap reformasi birokrasi, sebab tantangan semakin berat dan kompetitif, terlebih dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim sebagai ibu kota negara, “ujar Sabani. Pada awal sambutan Sabani memang sempat menyampaikan bahwa gaung Reformasi sudah ada sejak lama. Namun hingga kini terasa hanya mencari bentuk yang pas dan cocok untuk Indonesia yang akan diterapkan di Provinsi. Itulah sebabnya Sabani memuji bagaimana privat sector menjalankan Good Corporate Governancenya. Meski demikian, Sabani mengapresiasi RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan yang sudah menerima penghargaan tertinggi berupa penghargaan Wilayah Bebas Korupsi. Apresiasi diberikan pula kepada RSJD Atma Husada Mahakam yang diperjuangkan sebagai satu unit kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi.