• Berita Utama

Rakornas Percepatan Refocusing dan Realokasi

SAMARINDA – Ditengah pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, pemerintah pusat secara rutin melakukan rapat koordinasi melalui video conference (vicon) dengan pemerintah daerah. Tidak terkecuali Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang melaksanakan vicon dengan Sekda, BPKAD, Inwilprov dan BPBD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Senin (20/4/2020). Rakor dipimpin Inspektur Jenderal Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak, didampingi Plt Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr Moch Ardian N dan Plt Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Dr Safrizal ZA. Pemprov Kaltim diwakili Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani, Asisten Administrasi Umum Fathul Halim, Kepala BPKAD M Sa’aduddin dan Kepala Biro Bangda Fajar Joyo Adikusumo. Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak mengatakan rakor guna percepatan rasionalisasi anggaran keuangan daerah memprioritaskan pada belanja bidang kesehatan, jaringan pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. “Realokasi dan refocusing APBD sampai saat ini nilainya sekitar Rp58,47 triliun. Namun belum bersifat final. Dari 542 daerah sudah 538 yang melaporkan. Mengingat proses penyebaran dan dampak Covid-19 di setiap daerah berbeda. Tidak ada pihak yang menjamin secara pasti dampak ini akan berakhir,” jelas Tumpak. Sementara Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani mengungkapkan saat ini realokasi dan refocusing APBD Kaltim 2020 tinggal menunggu tahap finalisasi, setelah mendapatkan masukan-masukan dari perangkat daerah untuk belanjanya. Sedangkan untuk pendapatan, lanjut dia, sudah diprediksi berapa penurunannya, baik pendapatan asli daerah (PAD) maupun dana transfer. “Rencananya besok (Selasa) kita finalisasikan, sehingga selisih pendapatan dengan belanja itu sesuai dengan SKB Mendagri dan Menkeu digunakan untuk penanganan Covid-19 khusus tiga prioritas utama. Yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi. Mudah-mudahan kita selesaikan besok, dan deadline 23 April itu kita bisa penuhi,” jelas Sa’bani.