30 Juni, 2024

  • Berita Utama

LAUNCHING KKPD

Dalam rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD) di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim bekerjasama PT BPD Kaltimtara melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Launching KKPD rangkaian dari High Level Meeting (HLM) dilakukan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik didampingi Kepala BPKAD Kaltim Ahmad Muzakkir, Direktur Utama PT BPD Kaltimtara Muhammad Yamin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kaltim Budi Widhihartanto, di Crystal Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Jumat 28 Juni 2024.
Akmal Malik menegaskan saat ini metode pembayaran yang ada berubah menjadi digital dan mulai menggeser keberadaan metode pembayaran konvensional.
“Alhamdulillah, hari ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memasuki babak baru dalam tata kelola keuangan digital yang sudah kita lakukan melalui launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah, dan KKPD ini adalah amanat dari Permendagri 79 Tahun 2022,” kata Akmal Malik usai melaunching KKPD.
Diakui Akmal launching KKPD agak terlambat, karena tidak mudah membangun proses digital dan meyakinkan pemerintah kabupaten kota dalam percepatan dan efisiensi yang membutuhkan akuntabilitas lebih tinggi.
“Karena kita masih dibebani oleh gaya-gaya lama, pendekatan-pendekatan manual dalam pengelolaan keuangan. Ini kan bisa kita reduksi dengan menghadirkan kartu kredit, sehingga kecepatan transaksi juga akan lebih tinggi. Kedepan kami meyakini hadirnya KKPD akan mempercepat realisasi anggaran,” tandasnya.
Menurut Direktur Jenderal Otomomi Daerah Kemendagri, pelaksanaan KKPD menjadi salah satu tantangan kekuatan digitalisasi bank.
“Karena ini 24 jam. Kalau ada yang melakukan tugas ke luar Kaltim dan membutuhkan dana tinggal ambil,” jelasnya.
Masalahnya pada kecepatan dan kekuatan digitalisasi bank, sehingga harus didorong dan diperkuat.
Kepala BPKD Kaltim Ahmad Muzakkir menegaskan pemberlakuan KKPD didasari beberapa regulasi dan kebijakan yang memerlukan akselerasi dalam percepatan implementasi.

Kategori Berita Utama