• Kegiatan

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Kaltim

Kepala BPKAD Prov. Kaltim (A.Muzakkir,ST.,M.Si) mendampingi Gubernur Kaltim, DR.H. Rudy Mas’ud,SE.,ME (Harum) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPb) Provinsi Kaltim, Kementerian Keuangan, Edi Mulyadi beserta jajarannya, di Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, Kamis (24/7/2025).
Dalam pertemuan itu, Gubernur Harum berbagai isu, diantaranya kecilnya dana bagi hasil (DBH) yang diterima Kaltim sebagai daerah penghasil sumber daya alam baik migas, batu bara maupun kelapa sawit.
Kontribusi Kaltim dari sektor batu bara, menurutnya mencapai nilai sebesar Rp850 triliun dan sebanyak 60 persen pasokan batu bara nasional berasal dari Kaltim.
”Namun dari jumlah itu, yang kembali ke Kaltim sangat kecil,” kata Gubernur.
Sementara Kaltim masih dihadapkan dengan aksebilitas antar wilayah yang masih belum baik, terutama di daerah pedalaman seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Transportasi hanya mengandalkan jalur sungai.
Hal tersebut tentunya berimbas harga-harga kebutuhan pokok di wilayah yang berbatasan dengan negara bagian Serawak, Malaysia itu menjadi sangat mahal.
Belum lagi dampak sosial dan lingkungan akibat penambangan batu bara yang dirasakan masyarakat yang harusnya menjadi pertimbangan Pusat untuk meninjau DBH Kaltim yang timpang itu.
Menurut Gubernur Harum, banyaknya kebijakan pusat baik berupa Kepmen/Permen, membuat daerah tidak bisa berbuat dan ditariknya kewenangan daerah ke pusat.
Kakanwil DJPb Kaltim, Edi Mulyadi mengatakan selama ini kolaborasi dan sinergi sudah terjalin antara Kanwil DJPb Kaltim dengan Pemprov Kaltim dalam melaksanakan tata kelola keuangan.
”Ini sesuai dengan tugas kami sebagai bendahara, yang menyalurkan dan memastikan anggaran yang dialokasikan tersalur dengan baik,” kata Edi.
DPJb Kaltim, lanjut Edi, sejak lima tahun lalu memiliki peran sebagai Regional Chief Economist yang bertugas memantau pertumbuhan ekonomi di daerah dan mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas pembangunan nasional.
(sumber.biro.adpim.prov.kaltim)