• Kegiatan

Kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb)

Kepala BPKAD Prov. Kalimantan Timur A. Muzakkir, mendampingi Gubernur Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud (Harum) menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Muhammad Syaibani, hadir pula Kepala KPPN Samarinda Hariyanto, Kabid PPA 1 Kanwil DJPb Kaltim Gunawan Supriyanto, Kabid PPA 2 Kanwil DJPb Kaltim Wahyu Musukhal, Kasi PPA 1 Stepanus Kukuh, Kasi PPA 2 Subandi, serta staf Kanwil DJPb Kaltim Ahmad Inzil Anwar.di Ruang Rapat Gubernur Kaltim.

Gubernur Harum berterimakasih dan mengapresiasi kinerja jajaran Kementerian Keuangan di daerah, khususnya Kanwil DJPb dalam tupoksinya penyalurkan APBN dan pertanggung jawaban penyaluran APBN di Kaltim, terlebih dana transfer daerah.
“Kaltim ini luar biasa Pak Kanwil. Kita transfer Rp700 triliun, tapi negara kirim kesini hanya Rp100 triliun,” ucapnya, setelah mendengar paparan Kakanwil DJPb Provinsi Kaltim.

Dana transfer sebesar Rp100 triliun itu pun lanjutnya, tidak sepenuhnya turun ke pemerintah daerah, tetapi masuk ke kementerian dan lembaga di Kaltim.
Kebijakan ini menurut dia, sangat tidak balance jika dibandingkan kerusakan lingkungan dan dampak sosial yang terjadi dengan devisa negara yang dihasilkan Benua Etam.
“Selayaknya, duitnya masuk daerah dulu, baru lah daerah membagi ke pusat. Jangan hanya pusat membagi ke sini. Sudah terlambat dan kurang lagi,” bebernya setengah bercanda.Orang nomor satu Benua Etam ini pun mengaku sangat setuju ketika negara memberlakukan subsidi dari daerah-daerah kaya sumber daya alam kepada daerah-daerah minus.
Dia menyebutkan dana transfer daerah dari Rp3.600 triliun, namun kembali ke daerah hanya Rp900 triliun. Sedangkan dana Rp2.500 triliun turunnya ke kementerian dan lembaga.
“Kita untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat saja sulit terpenuhi,” tegasnya.
Seperti membangun infrastruktur (jalan) akses antar dan dalam daerah di kabupaten juga kota.
"Jalan-jalan di pelosok kabupaten banyak yang rusak, tidak bisa dilintasi. Tidak sedikit desa-desa terisolir, seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kutai Timur, Paser dan Berau, Kutai Kartanegara juga Penajam Paser Utara, lokasi Ibu Kota Nusantara," jelasnya.