• Berita Utama

Indeks RB Pemprov.Kaltim Katagori B

SAMARINDA – Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Kaltim 2019 dapat dilihat dari nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) mencapai ketagori B (68,60). Hal tersebut diiringi capaian nilai akuntabilitas kinerja sebesar 76, 55. Dan tingkat maturitas sistem pengawasan intern pemerintah (SPIP) telah sesuai target yang ditetapkan. Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan peningkatan kinerja tata kelola pemerintahan daerah dan kualitas pelayanan publik dengan capaian pelaksanaan pembangunan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah melalui fasilitas pelaksanaan SAKIP pada sistem yang terintegrasi dengan evaluasi perencanaan. “Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa aparatur pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat pencegahan dan pemberantasan KKN yang terkoordinir dengan Satgas Saber Pungli,” kata Hadi Mulyadi saat menyampaikan LKPJ tahun 2019 pada Rapat Paripurna ke VII DPRD Kaltim, melalui video conference di Ruang Heart Of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (29/4/2020) lalu. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, menunjukkan hasil yang cukup baik. Dimana skor kepuasan masyarakat mencapai 82,22 atau diatas target yang ditetapkan yaitu 82. Termasuk pencapain indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sesuai target yaitu 2,6. Pada pelayanan publik, kata Hadi, Pemprov Kaltim mendapatkan Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB). “Penghargaan tahun lalu saya terima langsung dari Menteri PAN RB Syafruddin. Penghargaan diraih dari inovasi Samsat Delivery Pos (Sadelpos) yang digagas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim,” jelasnya. Wagub Hadi Mulyadi bersyukur atas penghargaan dari Kementerian PAN-RB dibidang inovasi pelayanan publik ini. Karena sudah menjadi komitmen Pemprov Kaltim untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kita apresiasi kinerja luar biasa teman-teman di Bapenda. Juga masyarakat yang telah berpartisipasi menggunakan Sadelpos, untuk Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor,” ungkap Hadi Mulyadi.