Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kaltim dalam hal Keterbukaan Informasi

Kunjungan Komisi Informasi Provinsi Kaltim dalam hal Keterbukaan Informasi

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov.kaltim, A.Muzakkir,ST.,M.Si beserta jajaran PPID BPKAD Prov. Kaltim menerima kunjungan dari Komisi Informasi Prov.Kaltimdalam rangka koordinasi dan penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, bertempat di kantor BPKAD Prov.kaltim lantai 2 (05/02/2026).
Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua, Bpk.Hajaturamsyah didampingi oleh Bp.M.Idris (Komisioner bidang penyesaian sengketa Informasi Publik, Ibu Juraidah (komisioner bidang edukasi, sosialisasi dan advoksi, Bpk.Wesley Liano Hutasoit (Komisioner bidang kelembagaan dan tata Kelola.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk melakukan silaturahmi kelembagaan sekaligus diskusi terkait pelaksanaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan BPKAD Prov.Kaltim.
Dalam arahan A.Muzakkir mengatakan Sebagaimana kita ketahui bersama, keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. BPKAD sebagai perangkat daerah yang mengelola keuangan dan aset daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat, tentunya dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
Disamping itu melalui kunjungan ini, kami berharap dapat memperoleh masukan, saran, serta penguatan dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur terkait pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), mekanisme pelayanan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi apabila diperlukan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang terbuka, bersih, dan melayani ujarnya”.
Wakil ketua Bpk.Hajaturamsyah mengatakan kunjungan bertujuan penguatan terhadap SKPD dalam hal keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, serta diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat didalam memberikan pelayanan dalam hal keterbukaan informasi publik.