Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan  2022. Raihan prestasi ini, menjadikan Kaltim secara berturut-turut selama 10 kali berhasil mempertahankan predikat WTP.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa (BPK) RI atas LKP Pemprov Kaltim 2022 dilakukan Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam Rapat Paripurna ke 17 DPRD Kaltim yang dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanudin Mas’ud, di Gedung DPRD Kaltim, Senin (22/5/2023).
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, perolehan predikat opini WTP dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah yang ke 10 secara berturut-turut, dan berkat kinerja aparatur yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga predikat ini dapat kita pertahankan pada tahun-tahun berikutnya,”kata Wagub Hadi.
Opini WTP, menurut dia, bukan tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan, tetapi bagaimana aparatur bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara serta pelayanan prima pada masyarakat.
“Di sisi lain, opini WTP menjadi landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang kita lakukan,” ujarnya.
Anggota VI BPK RI, Pius Lustrllanang menguraikan, Pemprov Kaltim pada 2022, mengelola pendapatan sebesar Rp16,8 triliun, belanja sebesar Rp12,33 triliun, asset sebesar Rp38,36 triliun dan kewajiban sebesar Rp1,22 triliun.
“Berdasarkan standar pemeriksaan keuangan, BPK RI menyimpulkan opini atas Laporan Keuangan Pemprov Kaltim 2022 adalah WTP,” tegasnya.
Pius  mengapresiasi kerja keras jajaran aparatur Pemprov Kaltim beserta seluruh pemangku kepentingan, sehingga predikat WTP diraih Kaltim selama 10 kali berturut turut.
“Selamat dan saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Kaltim,” tuturnya.
Pius juga memberikan apresiasi atas prestasi Pemprov Kaltim yang juga berhasil meraih APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri, sebagai peringkat I realisasi penerimaan daerah tertinggi 2022.
“Kita berharap prestasi yang diraih Pemprov Kaltim menjadi penambah semangat dan menjadi contoh daerah-daerah lain,” pungkasnya (sumber b.adpim.setda.prov.kaltim)

SAMARINDA, Rabu 17 Mei 2023
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim mengahadiri undangan Biro Hukum Setda Prov. Kaltim, mengenai Konsultasi terkait dasar hukum pemberian bantuan sosial berupa uang bagi korban bencana

Kegiatan bertempat di:
Ruang Rapat Tuah Himba Lt.VI Kantor Gubernur

Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh:
Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim

Kegiatan dihadiri oleh:
-Kepala BPKAD Prov. Kaltim
-Kepala Dinas Sosial Prov. Kaltim
-Kepala Biro Kesra Setda Prov. Kaltim

Samarinda, 17 Mei 2023
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim melalui Bidang Anggaran menghadiri rapat lanjutan Verifikasi Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA. 2023 di ruang Kersik Luway lt. 2 Kantor Gubernur Prov. Kaltim.
Acara dibuka dan dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Kaltim.
Acara dihadiri oleh perwakilan Kanwil Kemenkumham Prov. Kaltim, Ketua KPU Prov. Kaltim, dan Biro Hukum Setdaprov Kaltim.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kaltim melalui Bidang Pengelolaan BMD melaksanakan peninjauan lapangan dalam rangka persiapan penyerahan aset dan persiapan peresmian Jembatan Publik Belayan dari PT. Fajar Sakti Prima kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur .

Kegiatan ini juga dihadiri oleh pihak:
1. Bappeda Prov. Kaltim.
2. Dinas PUPR & PERA PROV. Kaltim.
3. Biro Adbang Setda Prov. Kaltim.
4. Biro Umum Setda Prov. Kaltim.
5. Bagian Pembangunan Kab. Kukar
6. Badan PengelolaRumah Layak Huni Prov. kaltim.
7. PT. Fajar Sakti Prima