Surat Edaran Akhir Tahun Anggaran 2019 dan Awal Tahun Anggaran 2020

Berikut terlampir adalah Surat Edaran Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2019 Dan Awal Tahun Anggaran 2020 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

Silahkan unduh dan akses secara daring melalui tautan berikut ini.

 

Baca Online ↓

 

Unduh Berkas ↓

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Mendapatkan Juara 3 Katagori Perangkat Daerah Keterbukaan Informasi

SAMARINDA.Komisi Informasi Kaltim menyelenggarakan penganugerahan implementasi terbaik keterbukaan informasi publik via website badan publik dan hasil monitoring website/situs badan publik se-Kaltim. Adapun katagori penganugerahan terdiri dari BUMN/BUMD/Perusda/BLUD/Ormas/LSM/Yayasan/dll, Kantor Pengadilan, Perguruan Tinggi, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan dan Pemerintahan Desa, Kegiatan dilaksanakan di Hotel SwissBelhotel Borneo Samarinda Jln.Mulawarman No.06 Samarinda.

BPKAD Mendapatkan Juara 3 Katagori Perangkat Daerah Keterbukaan Informasi Publik, Perangkat Daerah yang berjumlah 44 Perangkat Daerah, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh Kepala Bidang Anggaran H.Fahmi Prima Laksana,SE,MM menerima penghargaan langsung dari Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur Bpk.Muhammad Khadir,S.H.I

ANRI Melaksanakan Kegiatan Monitoring di BPKAD Provinsi Kaltim

SAMARINDA. Tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) melaksanakan kegiatan monitoring Arsip Usul Musnah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur dari tanggal 4 s.d. 6 Nopember 2019. Tim dipimpin oleh Kasubid Akusisi Arsip I (Drs.Tato Pujianto) dan Kasubid Akusisi Arsip II             (Mira Puspitarani,S.Sos,M.Hum) dan staf.

Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi PemProv.Kaltim

BALIKPAPAN.Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim berkerjasama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforamsi Birokrasi menyelenggarakan Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan tanggal 4 dan 5 Nopember 2019. Dalam sambutannya Plt.Sekda Provinsi Kaltim (Bapak Ir.M.Sah’bani M.Sc) sangat diperlukan penyusunan Peta Proses ini diperuntukan dalam penyusunan Map Tupoksi masing-masing SKPD, sehingga ada kejelasan dalam penanganan pekerjaan yang dilaksanakan.

Uji Konsekuensi Data Yang Dikecualikan

SAMARINDA.Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Uji Konsekuensi Terhadap Data Yang Dikecualikan. Materi disampaikan oleh Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Dra.Hj.Endang Sugiatik,SE,M.Si. Sedangkan Penguji terdiri dari Akademisi Unmul Samarinda, LSM Bumi,LSM Jatam, serta Diskominmfo selaku PD yang membidangi PPID Utama.

Data-data yang dikecualikan oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah TPGR atau TPKN dimana BPKAD selaku BUD untuk masalah keuangan yang terlebih dahulu disidangkan di majelis tersebut, sehingga data yang dikecualikan karena masih proses hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

Asisten III Tutup Klarifikasi Bankeu Kabupaten/Kota 2020

BALIKPAPAN – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim resmi menutup Klarifikasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 di Ballroom Seaview Hotel Menara Bahtera Balikpapan, Jumat (18/10/2019).

Fathul Halim mengapresiasi setinggi-tingginya bagi para kepala dan staf BPKAD kabupaten dan kota se Kaltim yang telah mengikuti kegiatan ini, yang berlangsung selama lima hari (14-18 Oktober 2019).

“Bantuan keuangan ini nilainya cukup besar. Kita harapkan benar-benar terarah sebagaimana kesepakatan antara dewan dan pemerintah provinsi. Semoga kegiatan-kegiatan yg dilakukan pemerintah provinsi berguna bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya di kabupaten dan kota,” ujar Fathul Halim.

Tampak hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suroto, Kepala Biro Kesra Elto dan Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat.(rian/her/yans/humasprovkaltim)

Gubernur Hadiri Pisah Sambut Kejati Kaltim

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus menghadiri Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pisah sambut antara Ely Shahputra dengan Dr Chaerul Amir dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (15/10/2019).

Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kaltim mengucapkan terimakasih atas kinerja dan sinergi serta dukungan Kejati lama, Ely Shahputra yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama bertugas di Kaltim.

“Dan selamat datang kepada Kejati baru, Bapak Chaerul Amir. Semoga betah di Kaltim dan sinergi yang dilakukan Bapak Ely Shahputra dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan,” kata Isran Noor.

Kedepan lanjut Isran, tantangan dalam bidang hukum semakin tinggi, seiring Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia.

“Kami banyak merasa tertolong atau terbantukan oleh kejaksaan, khususnya TP4D. Dalam hal penanganan masalah pembangunan (infrastruktur) juga pendampingan kegiatan pemerintahan dan pengamanan aset-aset pemerintah,” ungkap Isran.

Hadir Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Sekprov Kaltara H Suriansyah, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subianto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan jajaran Forkopimda Kaltim.

Tampak istri gubernur, Hj Norbaiti Isran Noor dan istri Kejati Kaltim, Gusnawati Chaerul Amir serta istri Kajati lama, Aimiko Ely Shahputra, bupati dan walikota Kaltim dan Kaltara. Kejari kabupaten dan kota, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan BUMN dan instansi vertikal/kementerian/lembaga.

Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Pajak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Bapak Dimas Adi Wirawan (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, KPP Pratama Samarinda Ulu)

Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pemerintah lainnya, lembaga swasta atau lembaga non pemerintah dan asosiasi memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun. Dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai aplikasi dikembangkan untuk mempermudah pelaporan antar instansi, termasuk e-SPT (electronic Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak.  terus membenahi diri untuk menerapkan sistem keuangan yang akuntabel dan taat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya melalui pelaporan pajak tepat waktu dan akuntabel.

Peningkatan kompetensi para bendahara sangat dibutuhkan untuk membimbing pegawai dalam mengimplementasikan pelaporan pajak yang tepat. Oleh karenanya, dilakukan bimbingan teknis aplikasi pelaporan pajak di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, pada tanggal 15-16 Oktober 2019.

Narasumber adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dari KPP Pratama Samarinda Ulu beserta Account Representative dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Samarunda Ulu. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, Ibu Wahedawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Jenis Pajak yang Dipotong/Dipungut

Narasumber menyajikan materi tentang pemahaman berbagai jenis pajak yang berlaku untuk transaksi keuangan di Hotel Menara Bahtera di Balikpapan. Diperlukan pemahaman yang tepat mengingat kompleksitas transaksi di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Selain itu, narasumber juga memberikan panduan dan bimbingan untuk memudahkan pelaporan pajak melalui penggunaan aplikasi yaitu e-SPT PPN, e-SPT PPh pasal 21, 22, dan 23. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaporan pajak sehingga instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Kaltim dapat menjadi instansi pemerintah yang disiplin dalam menerapkan aturan pelaporan pajak. [Bpkad/Perbend]

Untuk mengunduh materi dapat di akses dengan klik tautan disini dan disini untuk mengunduh aplikasi.