Uji Konsekuensi Data Yang Dikecualikan

SAMARINDA.Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur melakukan Uji Konsekuensi Terhadap Data Yang Dikecualikan. Materi disampaikan oleh Sekretaris BPKAD Provinsi Kalimantan Timur Dra.Hj.Endang Sugiatik,SE,M.Si. Sedangkan Penguji terdiri dari Akademisi Unmul Samarinda, LSM Bumi,LSM Jatam, serta Diskominmfo selaku PD yang membidangi PPID Utama.

Data-data yang dikecualikan oleh BPKAD Provinsi Kalimantan Timur adalah TPGR atau TPKN dimana BPKAD selaku BUD untuk masalah keuangan yang terlebih dahulu disidangkan di majelis tersebut, sehingga data yang dikecualikan karena masih proses hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

 

Asisten III Tutup Klarifikasi Bankeu Kabupaten/Kota 2020

BALIKPAPAN – Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim H Fathul Halim resmi menutup Klarifikasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten dan Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran (TA) 2020 di Ballroom Seaview Hotel Menara Bahtera Balikpapan, Jumat (18/10/2019).

Fathul Halim mengapresiasi setinggi-tingginya bagi para kepala dan staf BPKAD kabupaten dan kota se Kaltim yang telah mengikuti kegiatan ini, yang berlangsung selama lima hari (14-18 Oktober 2019).

“Bantuan keuangan ini nilainya cukup besar. Kita harapkan benar-benar terarah sebagaimana kesepakatan antara dewan dan pemerintah provinsi. Semoga kegiatan-kegiatan yg dilakukan pemerintah provinsi berguna bagi masyarakat Kalimantan Timur khususnya di kabupaten dan kota,” ujar Fathul Halim.

Tampak hadir Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra HM Jauhar Efendi, Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suroto, Kepala Biro Kesra Elto dan Plt Kepala Bappeda Kaltim Iman Hidayat.(rian/her/yans/humasprovkaltim)

BPKAD Provinsi Kaltim sebagai Petugas Apel Pagi

SAMARINDA. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Keuangan Provinsi Kalimantan Timur pada hari Senin Tanggal 21 Oktober 2019 bertugas sebagai Petugas Apel. Sebagai MC Kasubid Kelembagaan Keuangan Hj.Ema Rosita,S.Sos,MM, sebagai pembaga Misi dan Misi Kaltim Kabid Anggaran H.Fahmi Prima Laksana,SE,MM, sebagai pembaca Nawacita Kasub Perencanaan Program Dhaniswara Driradaka.W.S.Pi, sebagai Komandan Apel Kepala BPKAD Prov.Kaltim M.Sah’duddin,Ak,CA,QIA,CRMP, sebagai Pembina Apel Pagi Plt.Sekda Prov.Kaltim, Ir.H.M.Sa’bani,MSi. Didalam arahannya Plt.Sekda Provinsi Kaltim mengatakan roda Pemerintahaan Baru telah tebentuk dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru pada tanggal 20 Oktober 2019, kemungkinan Nawacita akan tidak ada lagi, tapi kita menunggu sampai ada susunan Kabinet Baru dilantik oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

 

Gubernur Hadiri Pisah Sambut Kejati Kaltim

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor secara khusus menghadiri Malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Pisah sambut antara Ely Shahputra dengan Dr Chaerul Amir dilaksanakan di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada Samarinda, Selasa (15/10/2019).

Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kaltim mengucapkan terimakasih atas kinerja dan sinergi serta dukungan Kejati lama, Ely Shahputra yang telah menunjukkan dedikasi tinggi selama bertugas di Kaltim.

“Dan selamat datang kepada Kejati baru, Bapak Chaerul Amir. Semoga betah di Kaltim dan sinergi yang dilakukan Bapak Ely Shahputra dapat terus dilanjutkan bahkan ditingkatkan,” kata Isran Noor.

Kedepan lanjut Isran, tantangan dalam bidang hukum semakin tinggi, seiring Kaltim telah ditetapkan sebagai ibu kota negara Indonesia.

“Kami banyak merasa tertolong atau terbantukan oleh kejaksaan, khususnya TP4D. Dalam hal penanganan masalah pembangunan (infrastruktur) juga pendampingan kegiatan pemerintahan dan pengamanan aset-aset pemerintah,” ungkap Isran.

Hadir Plt Sekprov Kaltim HM Sa’bani dan Sekprov Kaltara H Suriansyah, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subianto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan jajaran Forkopimda Kaltim.

Tampak istri gubernur, Hj Norbaiti Isran Noor dan istri Kejati Kaltim, Gusnawati Chaerul Amir serta istri Kajati lama, Aimiko Ely Shahputra, bupati dan walikota Kaltim dan Kaltara. Kejari kabupaten dan kota, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan BUMN dan instansi vertikal/kementerian/lembaga.

Bimbingan Teknis Aplikasi Pelaporan Pajak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Bapak Dimas Adi Wirawan (Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, KPP Pratama Samarinda Ulu)

Pemerintah mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah, lembaga pemerintah lainnya, lembaga swasta atau lembaga non pemerintah dan asosiasi memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) minimal sekali dalam setahun. Dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai aplikasi dikembangkan untuk mempermudah pelaporan antar instansi, termasuk e-SPT (electronic Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak.  terus membenahi diri untuk menerapkan sistem keuangan yang akuntabel dan taat terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, salah satunya melalui pelaporan pajak tepat waktu dan akuntabel.

Peningkatan kompetensi para bendahara sangat dibutuhkan untuk membimbing pegawai dalam mengimplementasikan pelaporan pajak yang tepat. Oleh karenanya, dilakukan bimbingan teknis aplikasi pelaporan pajak di Hotel Menara Bahtera Balikpapan, pada tanggal 15-16 Oktober 2019.

Narasumber adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV dari KPP Pratama Samarinda Ulu beserta Account Representative dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Samarunda Ulu. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Perbendaharaan, Ibu Wahedawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD).

Jenis Pajak yang Dipotong/Dipungut

Narasumber menyajikan materi tentang pemahaman berbagai jenis pajak yang berlaku untuk transaksi keuangan di Hotel Menara Bahtera di Balikpapan. Diperlukan pemahaman yang tepat mengingat kompleksitas transaksi di lingkungan pemerintah provinsi Kaltim.

Selain itu, narasumber juga memberikan panduan dan bimbingan untuk memudahkan pelaporan pajak melalui penggunaan aplikasi yaitu e-SPT PPN, e-SPT PPh pasal 21, 22, dan 23. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat memudahkan pelaporan pajak sehingga instansi pemerintah di lingkungan Provinsi Kaltim dapat menjadi instansi pemerintah yang disiplin dalam menerapkan aturan pelaporan pajak. [Bpkad/Perbend]

Untuk mengunduh materi dapat di akses dengan klik tautan disini dan disini untuk mengunduh aplikasi.

BPKAD Kaltim Jalin Kerja Sama dengan 6 Bank

Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin (kelima kanan) mengabadikan momen bersama sejumlah pimpinan bank dan perwakilan Pemprov Kaltim di acara Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Dana Pemerintah Kalimantan Timur

Samarinda – Demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan enam bank. Kerja sama itu secara simbolis terangkum dalam acara bertajuk Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Enam bank tersebut adalah Bankaltimtara Syariah, Bank Muamalat, Mandiri Syariah, BTN Syariah, BTN, dan BRI.

Berlangsung di Kantor Gubernur Kaltim, Lantai 2, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (9/10/2019) pagi, gelaran tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin, Kabid Perbendaharan BPKAD Kaltim Wahedawati, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim, dan sejumlah pimpinan bank.

Dalam sambutannya, Kepala BPKAD Kaltim M Sa’duddin mengatakan, acara seremonial seperti ini penting dilakukan secara transparan. Agar tidak ada yang disembunyikan dari kegiatan-kegiatan BPKAD.

“Ini merupakan kerja sama yang pertama kali dilakukan bersama pihak bank. Karena pertama kali, biar ada gregetnya, perubahan kecil harus dirayakan dulu,” kata Sa’duddin, Rabu (9/10/2019).

Dia menerangkan, tujuan dihelatnya acara ini tentu untuk mengoptimalkan keuangan dan aset daerah. Menurut dia, BPKAD perlu memanfaatkan kas daerah untuk modal pembangunan di Kaltim.

“Anggaran daerah harus diefisienkan,” imbuhnya.

Sementara Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kaltim Fathul Halim berujar, adanya kerja sama ini diharapkan membantu perbankan di Kaltim bisa berkembang.

“Ini merupakan kontribusi terhadap perhatian pemprov kaltim terhadap bank-bank umum, selain bankaltimtara,” ucap Fathul, Rabu (9/10).

Terpisah, Kasubid Pengelolaan Kas Daerah BPKAD Kaltim Sari Bulan menyebutkan, lewat kerja sama ini, pihaknya ingin menciptakan persaingan antar bank di Kaltim, guna peningkatan bunga dan bagi hasil.

“Kalau dibandingkan dengan bank-bank lain, bankaltimtara suku bunganya 5,25 persen. Sementara di bank lain, saya contohkan, BTN konvensional itu 7,6 persen. Jadi memang cukup signifikan,” tutupnya. [KaltimToday/Kasda]

Wagub Buka Pemahaman Aparatur Tentang Administrasi Pemerintahan.

Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, Kabupaten dan Kota se Kaltim.
Pemahaman terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dilaksanakan di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Jumat (4/10/2019).
Menurut Wagub, kegiatan pemahaman terhadap pelaksanaan UU 30/2014 ini sangat serius dan wajib diketahui aparatur sebagai pegangan dan acuan dalam pemerintahan. Agar tercipta pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
“Berkali-kali para peserta diingatkan untuk hadir. Termasuk saya sendiri, ada tiga kali diingatkan. Berarti acara ini sangat serius dan penting bagi kita semua,” ujar Hadi.
Wagub mengungkapkan ada empat inti paling mendasar dalam UU tersebut. Yakni terciptanya tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terciptanya kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Sementara Kepala Biro Hukum Setdaprov Kaltim Suroto mengemukakan peserta sebanyak 105 orang. Terdiri sekretaris kabupaten/kota se Kaltim, staf/tenaga ahli, kepala biro dan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim, pimpinan BUMD/perusda dan instansi vertikal.
Kegiatan menghadirkan narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya pada staf ahli bidang Administrasi Negara Kemenpan RB Dr Muhammad Hanan Rahmadi, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sulistyo dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Dr Dani Elpah. Hadir Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim H Abu Helmi.
Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong dan penyerahan cinderamata oleh Wagub Hadi Mulyadi kepada para narasumber

Gubernur Hadiri Peringatan HUT ke-74 TNI

Gubernur Kaltim H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi menghadiri upacara parade, defile dan syukuran Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2019. Yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Balikpapan. Sabtu (5/10/2019).

Isran Noor mengatakan sesuai tema HUT ke-74 TNI tahun 2019, TNI Profesionalisme menjadi kebanggaan Rakyat Indonesia adalah suatu hal sangat luar biasa. Tagline ini menjadi gambaran bahwa TNI adalah pelindung rakyat dan pengaman seluruh wilayah Indonesia.

“Selamat HUT ke-74 TNI, terus jaya dan bersinergi dalam menjaga keutuhan NKRI, khususnya menjaga persatuan dan kesatuan di Kaltim,” kata Isran Noor usai menghadiri HUT ke-74 TNI tahun 2019.

Sementara dalam peringatan HUT ke 74 TNI tahun ini, Panglima Daerah Militer (Pangdam) VI/ Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto bertindak sebagai Inspektur upacara.

Hadir Ketua DPRD Kaltim Makmur HAKP, bupati dan walikota, Kapolda Kaltim Irjen Pol Drs Priyo Widyanto, jajaran Forkopimda Kaltim, Danlanut Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb Hendrayansyah. Danlantamal Danlanal Balikpapan Kolonel Laut (P) Wahyu Cahyo.

Tampak hadir istri Gubernur dan Wakil Gubernur, Hj Norbaiti Isran Noor dan Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi.